Krisis keamanan siber di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Bukan hanya menjadi perhatian dalam negeri, masalah ini juga menyita perhatian global setelah terjadinya serangan peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Ketua komunitas keamanan siber, Cyberity, Arif Kurniawan, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Budi Arie dianggap gagal mengatasi serangan siber yang menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia lumpuh.
Arif Kurniawan menekankan bahwa krisis keamanan data di Indonesia telah terjadi berulang kali dan memerlukan perhatian serius. “Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis ini dan harus segera melakukan pemulihan,” ucap Arif dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Menurut Arif, Cyberity telah melakukan investigasi mendalam dan memiliki beberapa catatan terkait krisis keamanan data di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa serangan ransomware LockBit 3.0 telah berhasil menyerang PDNS.
“Diketahui bahwa pembangunan PDN melibatkan pinjaman dari pihak asing dan ada upaya untuk mengutamakan vendor negara pendana. Ada indikasi birokrasi yang berantakan dalam pembangunan PDN,” jelas Arif.
Arif juga menyoroti buruknya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan PT. Telkom, yang saling melempar tanggung jawab setelah insiden peretasan PDNS.
Selain itu, tidak ada petunjuk teknis bagi pengguna layanan PDN dalam mengamankan data. “Yang terjadi sebaliknya, Menkominfo justru menyebut keamanan data merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN,” lanjut Arif.
Data yang bocor dalam kasus ransomware LockBit pada 20 Juni 2024 adalah data milik pengguna layanan PDN. LockBit menyerang penyelenggara PDN, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Arif meminta pemerintah dan badan keamanan siber bertanggung jawab atas semua kebocoran data dan kekacauan yang terjadi.
“Kami meminta pimpinan kementerian/lembaga, terutama Menkominfo, untuk meminta maaf kepada masyarakat dan mengundurkan diri dari jabatannya. Mengingat krisis keamanan data kali ini diduga terjadi akibat tumpang tindihnya kewenangan dan kelalaian penyelenggara PDN,” pesan Arif.
Dia juga berharap pemerintah segera bertindak untuk memulihkan layanan publik yang terganggu. Selain itu, Arif meminta pemerintah mengusut tuntas skandal perusahaan LockBit dan dugaan adanya keterlibatan afiliasi di Indonesia.
“Kami berharap ada antisipasi dan mitigasi bencana kebocoran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,” pungkasnya.
Krisis ini menyoroti pentingnya koordinasi dan respons cepat dari pemerintah dalam menghadapi ancaman siber. Keamanan data adalah isu krusial yang harus ditangani dengan serius untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi infrastruktur digital negara. Pemerintah diharapkan dapat belajar dari insiden ini dan memperkuat sistem keamanan siber nasional untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melindungi data pribadi mereka dari potensi serangan siber. Pengguna layanan digital juga disarankan untuk mengikuti praktik keamanan siber yang baik, termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan tidak mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan.
Serangan terhadap PDNS ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, tentang pentingnya menjaga keamanan siber di era digital. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, Indonesia dapat memperkuat pertahanan siber dan memastikan keamanan data bagi semua.*SN05
Sumber: