Temukan Kejanggalan, Cyberity Beberkan Server Cloud KPU Ternyata Milik Alibaba


IDXChannel – Cyberity yang merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia mengungkap terkait server cloud yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ternyata, untuk Sistem Informasi Rekapitulasi dan pemilu2024.kpu.go.id berada di Republik Rakyat China (RRC), Prancis dan Singapura.

Hal ini diungkap berdasarkan investigasi gabungan yang dilakukan Cyberity seiring permasalahan yang terjadi pada Sirekap milik KPU RI terkait penghitungan suara hasil Pemilu 2024.

“Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura, kata Ketua Cyberity, Arif Kurniawan dalam keterangannya Sabtu (17/2/2024).

Arif menambahkan, temuan mereka yakni layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.

Posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC. Terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id, katanya.

Selain itu, dengan ketidakstabilan aplikasi Sirekap dan manajemen relawan terjadi di masa krusial atau di hari pencoblosan atau penghitungan suara.

“Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019).

“Kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” katanya.

“Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata dia. (NIY)


Sumber:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *