RakyatPos.id – Komunitas keamanan siber dan perlindungan data, Cyberity, melakukan investigasi bersama untuk mendalami polemik situs Sirekap yang dikelola Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Belakangan, situs Sirekap melakukan kesalahan input data 2.325 suara dari TPS.
Cyberity Chairman Arif Kurniawan mengatakan, komunitasnya menemukan sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang servernya berlokasi di Republik Rakyat Tiongkok atau RRC, Prancis, dan Singapura. . Ia mengatakan penyedia internet yang digunakan di situs tersebut berasal dari ISP Alibaba.
“Data posisi dan lalu lintas email pada kedua lokasi di atas berlokasi dan diatur di luar negeri, khususnya di RRT,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Februari 2024.
Oleh karena itu, Arif menilai kedua situs tersebut memiliki kerentanan siber. Ia menyayangkan ketidakstabilan aplikasi Sirekap terjadi di saat genting, khususnya saat pemilu.
Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Pengelolaan Relawan justru terjadi pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya, kata Arif.
Berdasarkan temuan tersebut, Arif dan lembaganya menyatakan, kejanggalan pada sistem TI KPU sebenarnya sudah berlangsung lama. Menurutnya, permasalahan tersebut terkesan dibiarkan begitu saja sehingga memicu kegaduhan di masyarakat.
“Sampai saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk menunjukkan kepada publik audit keamanan TI-nya,” kata Arif.
Selain itu, Arif juga mengutip Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Berdasarkan aturan tersebut, Arif berpendapat bahwa data pemilu harus diatur dan berlokasi di Indonesia.
“Untuk mendukung pemilu 2024 yang jujur, transparan, dan adil, kami meminta KPU menunjukkan kepada masyarakat audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Arif.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja mengajak siapa pun untuk mengaudit Sistem Informasi Rekapitulasi atau aplikasi Sirekap yang digunakan KPU atau KPU dalam penghitungan suara Pemilu 2024.
Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin itu,” kata Rahmat Bagja di Bawaslu RI. Kantor Badan (Bawaslu), Jakarta, Jumat 16 Februari 2024 menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.
Rahmat Bagja mengatakan, aplikasi Sirekap merupakan sistem baru dan mungkin saja terdapat kesalahan pada sistemnya sehingga isu-isu yang beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.
“Sirekap itu sistem baru dan menurut saya pasti ada trial and error, tapi jangan berasumsi ada peningkatan suara. Misalnya di tampilan 3 juta ada peningkatan suara. Jadi, jangan Jangan kemudian berasumsi merugikan calon mitra tertentu, tidak. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang, ujarnya.
Sumber: